Dua Aksi di Lokasi Berbeda, Demo Mahasiswa di DPRD Sumbar, Sosialisasi Perda AKB di Pasar Raya Padang

oleh -
Tim V Sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar menyasar Pasar Raya Kota Padang, Kamis (8/10)

PADANG, SR–Marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh massa aksi demontrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Padang, Kamis (8/10) di DPRD Provinsi Sumbar. Sementara, di waktu bersamaan Tim Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2020 tetap gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Kali ini, Kamis (8/10) Tim V Sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar itu, menyasar Pasar Raya Kota Padang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar, Bustavidia mengatakan, sosialisai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bersama dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19, dengan melibatkan semua pihak dan peran aktif masyarakat.

“Perda ini juga memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah. Khususnya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,” kata Bustavidia di Balaikota Padang, Kamis (8/10).

Perda AKB yang diterapkan memuat tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Bustavidia menjelaskan penerapan perda ini tentunya diharapkan adanya kontribusi dari Pemko Padang dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Serikat Pekerja dan Buruh di Sumbar Menolak UU Cipta Kerja, Gubernur Sampaikan Aspirasi ke DPR RI

Dalam sosialisasi tersebut selaku Koordinator Tim V, Bustavidia menyerahkan buku Perda AKB kepada Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa.  Hendri Septa menjelaskan, sebelumnya Pemko Padang mengintensifkan sosialisasi perda tersebut di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan, sebelum penerapan berbagai sanksi yang diatur dalam perda tersebut.

Pemko Padang akan menerapkan sanksi Perda AKB ini. Karena telah melakukan sosialisasi di kecamatan, kelurahan dan bahkan di setiap tempat keramaian, seperti pusat kuliner, tempat nongkrong anak muda dan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.