Angkutan Barang Langgar Muatan, Penyelesaian Hukum harus dari Hulu ke Hilir

oleh -70 views
Kepala Dishub Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi, membuka Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 dan Indentifikasi Pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (e-Blue), yang dilaksanakan BPTD Wilayah IlI Sumbar, Kamis (22/10), di Padang.

PADANG, SR–UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberi ruang bagi petugas menindakan pihak yang menyuruh sopir-sopir melakukan pelanggaran kelebihan muatan.

“Selama ini yang sering ditindak hanya sopir. Dengan UU No 22 Tahun 2009 ini, kita harus memulai menyelesaikan masalah dari segi hukum bagi angkutan barang yang melanggar kelebihan muatan. Mulai dari hulu ke hilir,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi, saat Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 dan Indentifikasi Pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (e-Blue), Kamis (22/10), di Kota Padang.

Penegakan hukum di hulu, menurut Heri, misalnya dapat dilakukan dengan pengawasan produksi karoseri dan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan di hilir berupa, pemeriksaan berkala rutin di terminal dan ruas jalan, monitoring pengawasan penyelenggaraan angkutan barang di jembatan timbang, angkutan penumpang di terminal dan pengawasan bus pariwisata di kawasan wisata.

“Jembatan timbang jangan pernah diimpikan bisa menyelesaikan permasalahan kelebihan muatan. Jembatan timbang itu berada di muara. Selama permasalahan di hulu tidak diselesaikan, maka masalah overload tidak akan bisa terselesaikan,” tegas Heri dalam kegiatan yang dilaksanakan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IlI Provinsi Sumbar itu.

Tujuan sosialisasi penegakan hukum ini, menurut Heri, untuk menyamakan persepsi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, oleh aparat LLAJ dan berdasarkan peraturan perundangundangan.

“Banyak faktor menyebabkan kita mempunyai tindakan berbeda di lapangan, meskipun aturan yang jadi pedoman sama. Karena kita berada di unit organisasi berbeda secara structural dan tidak saling membawahi, maka menyebabkan biasnya penegakan hukum yang kita lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi dan inventarisasi masalah di lapangan harus sering dilakukan, untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, diperlukan bagi PPNS yang melakukan penegakan hukum.

Baca Juga: Datangi Pemko Padang, AJP Tuntut Larangan Pesta Perkawinan Mulai 9 November Dicabut

Sesuai PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan PPNS harus berpendidikan minimal S1. “Sebelum ada peraturan baru ini, dulu, PPNS bisa dari SMA. Bahkan SMP pun boleh. Tapi melihat permasalahannya, tidak hanya pengetahuan teknis yang dibutuhkan. Intelektualitas juga penting,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *