Antisipasi Bencana, Apel Siaga Darurat Bencana Digelar

oleh -
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman bersama Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Toni Harmanto, saat kegiatan Apel Siaga Darurat Bencana, Jumat pagi (31/1) di RTH Imam Bonjol.

PADANG, SR–Pemprov Sumbar menggelar apel siaga darurat bencana, Jumat (31/1) di RTH Imam Bonjol Padang. Apel siaga darurat bencana ini menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, longsor di Provinsi Sumbar, sejak 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang memimpin apel siaga darurat bencana, mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan longsor melalui Surat Keputusan Gubernur, 20 Desember 2019 lalu, berdasarkan informasi BMKG dan pusat vulkanologi mitigasi dan sumberdaya mineral, yang memperkirakan Provinsi Sumbar berpotensi banjir, banjir bandang dan longsor hingga April 2020.

“Apel siaga darurat bencana yang dilaksanakan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada kondisi siaga darurat bencana,” ujar Irwan Prayitno.

Tujuan dilaksanakannya apel siaga darurat ini, untuk melihat kesiapan pihak terkait serta perlengkapannya, apabila terjadi banjir, banjir bandang dan longsor. Melalui apel siaga darurat bencana ini, dapat menyamakan langkah serta menyatukan tekat untuk saling bahu membahu dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar.

“Tujuan lain dilaksanakan apel siaga darurat bencana ini untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana di Sumbar. Baik itu kesiapsiagaan peralatan, petugas maupun relawan,” terang Irwan Prayitno.

Hal lain dilaksanakannya apel siaga darurat bencana ini, sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas di Surabaya tahun lalu, yang memerintahkan dilaksanakannya edukasi dan latihan kebencanaan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang rawan bencana. Presiden RI juga memerintahkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada pengurangan risiko bencana, yang melibatkan akademisi dan pakar kebencanaan. Dengan demikian, Gubernur secara otomatis menjadi Komandan Satgas Darurat saat kejadian bencana. Danrem, Kapolda dan Kepala BPBD menjadi Wakil Komandan Satgas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.