BOGOR, SuaraRantau.Com–Maraknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di tanah Air jelang Hari Raya Idul Adha, membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melarang hewan hidup, terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.
“Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid-19 di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Kamis, (23/6), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Baca Juga: Warga Repatrian Suriname di Pasaman Barat: Kami Tinggal Bertahun-tahun Tapi Legalitas Tidak Ada
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini. Itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” ungkap Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan, Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan biohazard melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.
“Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi,” ucap Airlangga.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.
