Banyak Badan Publik di Sumbar yang Tidak Terbuka Memberikan Informasi Anggaran

oleh -
Komisioner KI Provinsi Sumbar, Tanti, Endang Lestari, saat memberikan materi pada Bimtek Jurnalistik yang dilaksanakan Diskominfotik Provinsi Sumbar, Jumat (26/11) di Padang

PADANG, SuaraRantau.Coom–Kebanyakan badan publik di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sangat sensitif terkait informasi mengenai anggaran. Bahkan, ada badan publik yang tidak terbuka memberikan informasi anggaran.

Padahal permintaan informasi kepada badan publik diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam UU tersebut juga juga dijelaskan apa saja yang tidak boleh informasi yang dibuka oleh badan publik,” ungkap Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, Tanti, Endang Lestari, saat memberikan materi Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Jurnalistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Jumat (26/11) di Padang.

Baca Juga: Kawal Anggaran Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat, Puluhan Wartawan di Sumbar Ikuti Bimtek Jurnalistik

Masih banyaknya badan publik yang tidak terbuka memberikan informasi anggaran, berdampak banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa ke KI Provinsi Sumbar. “Ada 23 register sengketa badan publik yang masuk ke KI. Lebih banyak terkait sengketa informasi anggaran CSR. Yang dimintakan informasi jumlah anggaran, ke mana saja anggarannya?” ungkap Tanti.

Tanti juga mengungkapkan, dari sengketa yang masuk, ada pengaduan dari LSM yang meminta informasi by name by addres terkait bantuan CSR yang disalurkan. Tanti juga menyebutkan, jika masyarakat tidak mendapatkan informasi, maka mereka bisa mengajukan memohon informasi ke badan publik tersebut melalui surat resmi dan melampirkan KTP.

“Setelah mengajukan permohonan tersebut kepada badan public, maka ditunggu 10 hari. Kalau pertanyaan informasi yang diinginkan ada 10 pertanyaan, namun badan publik hanya menjawab 5 pertanyaan, maka masyarakat bisa mengajukan keberatan,” ungkap Tanti.

“Kalau seandainya surat keberatan tidak dibalas dan badan publik misalnya hanya mampu memberikan lima informasi maka itu hak badan publik. Tapi juga ada hak bagi publik yang menanyakan untuk melanjutkan sengketa ke KI,” terang Tanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.