JAKARTA, SuaraRantau.Com–Masih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) berpendidikan SMP dan SD. Komite II DPD RI menilai hal ini tentu berpengaruh pada kompetensi yang menyebabkan banyak PMI bekerja di sektor informal.
“Data menunjukkan masih banyaknya PMI tidak sesuai prosedur atau non prosedural yang bekerja di negara penempatan, dan mendominasi banyaknya pengaduan. Dengan kontribusi PMI yang sedemikian besar bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya negara hadir dan memperlakukan PMI dengan baik dan memberikan pelindungan bagi mereka dan keluarganya,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat rapat kerja (raker) dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/6).
Hasan Basri menjelaskan, meningkatnya jumlah penempatan PMI berdampak pada meningkatnya jumlah pengaduan. Data BP2MI, jumlah pengaduan PMI mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
“Dibutuhkan adanya perbaikan secara sistematis dan menyeluruh, agar kehadiran PMI memberikan manfaat kesejahteraan dan menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan,” bebernya.
Pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 1.987 aduan PMI. Kemudian di tahun 2023, jumlah pengaduan naik 1% menjadi sebanyak 1.999 pengaduan. Pengaduann tahun 2023 didominasi oleh PMI non prosedural dengan proporsi 81%. Sementara itu, pengaduan PMI prosedural dengan proporsi 19%.
“Memang kita menemukan beberapa hal permasalahan. Apalagi di daerah saya Kaltara, banyak sekali yang bekerja di Malaysia dan banyak juga yang dideportasi. Saya sampaikan kepada penegak hukum jika masyarakat tidak mengerti tolong ajarkan. Jika itu sindikat beda cerita,” papar Hasan Basri.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengakui negara selama ini belum benar-benar hadir untuk PMI. Menurutnya masih banyak masalah yang dihadapi PMI sehingga setiap hari banyak pengaduan yang masuk. “Negara belum hadir kepada PMI, tentunya pernyataan saya ini berisiko tapi itu faktanya. Ada 11 permasalahan terjadi. Salah satunya perjanjian penempatan pekerja antar negara, pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, dan barang kiriman PMI,” tegasnya.
