JAKARTA, SuaraRantau.Com–Maraknya penggunaan serangkaian perawatan kulit wajah untuk menjaga kesehatan dan tampilan kulit (skincare) saat ini, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan kulit.
Adanya media sosial (medsos) dan penjualan secara online membuat pemasaran skincare menjadi semakin kuat. Dampaknya banyak orang yang tertarik untuk membeli produk skincare setelah menerima endorsan dari para tokoh atau selebgram, tanpa memperhatikan isi kandungannya.
Di kalangan pengguna skincare, terkenal istilah “mafia skincare” dan “skincare etiket biru” yang mengacu pada produk skincare yang dijual di pasaran tanpa izin edar resmi dan melibatkan praktik illegal yang merugikan konsumen.
Erni Daryanti selaku Wakil Ketua Komite III DPD RI yang juga Senator dari Kalimantan Tengah, memperingatkan bahaya penggunaan skincare yang dijual tanpa izin edar resmi dan mengandung bahan merkuri berbahaya.
Baca Juga: Prabowo Targetkan 2 Tahun Kemiskinan 0 Persen, Begini Respon DPD RI
“Penggunaan skincare tanpa izin edar resmi dan mengandung zat berbahaya sangat merugikan masyarakat. Baik secara kesehatan maupun ekonomi. Risiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan skincare tanpa izin edar, sama besarnya dengan risiko dari penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya,” papar Erni Daryanti.
Berdasarkan hasil pengawasan BPOM pada tanggal 19-23 Februari 2024 terhadap sarana klinik kecantikan, dari 731 klinik kecantikan yang diperiksa, hasilnya 239 sarana klinik kecantikan (33 persen) tidak memenuhi ketentuan.
Erni Daryani sebagai seorang dokter kecantikan, juga pemilik klinik kecantikan NH Skincare yang menyediakan produk skincare dengan kandungan yang aman dan sudah memiliki sertifikat BPOM, berpesan kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan produk skincare.
“Kami berharap agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati menggunakan skincare. Lebih baik gunakan produk skincare dengan kandungan yang aman dan sudah memiliki sertifikat BPOM”, pesan Erni Daryanti.
