JAKARTA, SuaraRantau.Com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meraih penghargaan tingkat nasional berupa insentif fiskal. Penghargaan diberikan Pemerintah Pusat karena Pemprov Sumbar dinilai berprestasi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Diketahui, sebanyak 130 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 22 kota, dan 99 kabupaten ditetapkan sebagai penerima Insentif Fiskal Bidang Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024. Total dana mencapai Rp775 miliar oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Gubernur Mahyeldi 3 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan dari Kementerian LHK
Adapun rincian dari 9 provinsi yang mendapat penghargaan itu adalah Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam pidatonya, Wapres Ma’aruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia. Ma’aruf Amin optimis, menjelang masa purna tugasnya pada Oktober 2024 mendatang, target tersebut akan tercapai.
“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” tegasnya.
Namun demikian, Ma’aruf Amin mengingatkan, pencapaian tersebut masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Seperti, akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi penghapusan kemiskinan ekstrem yang berakhir tahun ini.
“Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah,” pintanya.
Lebih lanjut, Maa’ruf Amin mengingatkan, program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, ia menginstruksikan pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perlu terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program.
