Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Ini 14 Poin Surat Edaran Gubernur Sumbar

oleh -
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. [biro adpim]

PADANG, SuaraRantau.com- Tindaklanjuti kekerasan seksual yang terjadi di daerahnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan surat edaran tentang upaya percepatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak

“Benar, gubernur telah mengeluarkan surat edaran sekaitan dengan peningkatan kasus kekerasan pada anak belakangan ini, surat edaran itu dengan nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 tentang upaya percepatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak,” jelas Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Hefdi, Selasa (30/11).

Baca Juga: Simak, Ini Cara Daftar Brimo Lewat HP Tanpa Perlu ke Bank BRI

“Surat edaran itu ditujukan kepada bupati dan wali kota di Sumbar. Dari surat edaran itu ada 14 poin langkah antisipasi perlindungan anak dari kekerasan,” bebernya.

Berikut 14 poin dalam surat edaran yang dikeluarkan gubernur tersebut,

1. Meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk komitmen Pemda sesuai amanah undang-nndang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Menjadikan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai kegiatan strategis daerah.

3. Meningkatkan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Baca Juga: Dinilai Berhasil Terapkan K3 dan Prokes Covid-19, Elnusa Petrofin Raih Penghargaan Mitra Bhakti Husada 2021

4. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan pihak-pihak terkait di tingkat Pusat, Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam membentuk Komunitas Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak .

6. Mendorong Nagari/Desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak melalui Dana Nagari/Desa ( Dasar Perpres nomor 59 tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar bagi Program SDGs Desa).

Baca Juga: Dukung Program Pengurangan Emisi Karbon dan Lindungi Pesisir, CCEP Indonesia Tanam Mangrove di Cuku Nyinyi Lampung

7.nMembuat Kerjasama dengan Ormas Islam (MUI, NU, Nuhammadiyah,Majlis Ta’Lim dil) terkait matcri Pencegahan Kckcrasan dan Diskriminasi terhadap Anak dalam kegiatankegiatan kcagamaan termasuk bimbingan/skrening terhadap calon pengantin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.