Datangi Polda Sumbar, Jajaran Reserse Diceramahi Hakim Konstitusi Terkait Hal Ini

oleh -
Kapolda Sumbar, Irjend Pol Toni Harmanto menghadiri ceramah konstitusi oleh Hakim Kostitusi Dr. Suhartoyo, SH., MH, dan Dr. Manahan M. P. Sitompul, SH., M.Hum kepada Jajaran Reserse, Jumat, (27/8) di Mabes Polda Sumbar.

PADANG, SR–Jajaran Reserse di Polda Sumbar mendengarkan ceramah konstitusi tentang “Perubahan KUHP dan KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)”.

Ceramah Konstitusi ini disampaikan oleh Hakim Kostitusi Dr. Suhartoyo, SH., MH, dan Dr. Manahan M. P. Sitompul, SH., M.Hum, Jumat, (27/8) di Mabes Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para Hakim dari MK atas perhatiannya kepada Polda Sumbar, khususnya dalam bidang penegakan hukum.

“Kita berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua sebagai aparat penegak hukum,” kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Baca Juga: Mendes PDTT Ancam Tutup BUMNag atau BUMDes yang Mengganggu Usaha Warga Desa

Dikatakan, sebagaimana diketahui bersama KUHP pada awalnya satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, sekalipun Undang-undang tersebut masih peninggalan Belanda.

Walaupun telah melalui berbagai perubahan baik dengan keluarnya beberapa Undang-undang yang baru, maupun sebagai akibat dari Putusan MK.

“Terkait dengan putusan MK, hari ini ada beberapa pasal dalam KUHP yang telah mengalami perubahan atau tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan pasal-pasal dalam KUHAP. Di mana dalam putusan MK juga telah memberikan pemaknaan baru tentang hal-hal yang diatur dalam KUHAP tersebut,” terangnya.

Bagi jajaran kepolisian, khususnya penyidik ucapnya, kedua kitab tersebut (KUHP dan KUHAP) merupakan rujukan yang paling utama. Sehingga apapun perubahan yang terjadi atas kedua kitab itu harus diketahui, dipahami dan dipaksa.

Secara praktis lanjut Irjen Pol Toni Harmanto, dalam proses penyidikan, berbagai perubahan tersebut akan menimbulkan beberapa masalah. Baik karena ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan mungkin beda dalam menafsirkan. Sehingga menimbulkan gugatan hukum terhadap kepolisian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.