Defisit APBD Sumbar Tahun 2022 Bakal Capai Rp230 Miliar, Ini Upaya Pemprov Tingkatkan Pendapatan

oleh -
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy serahkan Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumbar tahun 2022 kepada Wakil Ketua I DPRD Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc., M.Ed, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, Kamis (14/10) di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar.

PADANG, SR–Dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro, maka disusunlah estimasi pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2022 dengan total pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp6.612 triliun.

“Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lainnya,” jelas Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar terkait penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, Kamis (14/10) di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar.

Adapun PAD sebesar Rp2,501 triliun terdiri dari, pajak daerah sebesar Rp1,917 triliun, retribusi daerah (Rp25,002 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp94,896 miliar) dan lain-lain PAD yang sah (Rp464,525 miliar).

Untuk pendapatan transfer sebesar 4,033 triliun yang sepenuhnya berasal dari transfer pemerintah pusat terdiri dari, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp125,046 miliar, dana alokasi umum (DAU) (Rp1,887 triliun), dana alokasi khusus fisik (DAK Fisik) (Rp280,245 miliar, dana alokasi khusus non fisik (DAK Non Fisik) (Rp1,741 triliun). Serta pendapatan lainnya yang sah (Rp76,99 miliar).

Baca Juga: Dampak Pandemi Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin Baru di Sumbar Capai 16,57 Ribu Jiwa

Audy Joinaldy menjelaskan, penganggaran pendapatan daerah tersebut didasari beberapa pertimbangan antara lain, penganggaran target pendapatan transfer belum disesuaikan dengan alokasi terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan untuk tahun 2022.

Berikutnya, penganggaran PAD dilakukan secara rasional dan direncanakan dapat dicapai dalam tahun berjalan, dengan asumsi bahwa perekonomian masyarakat masih berada dalam kondisi terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk mencapai target PAD dilakukan beberapa upaya/kebijakan. Yaitu, penyediaan titik layanan (payment point) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah, murah, tidak terbatas). Yakni dengan pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui Jaringan Elektronik, ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Channel Layanan Modern, Gerai Modern, E-Commerce, PPOB (Payment Point Online Bank).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.