“Melalui rapat koordinasi, sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing. Mohon doanya, agar diberi kelancaran. Sebab ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT, supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban,” tambah Mahyeldi.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rapat koordinasi.
Di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur. Karena cakupannya masih di bawah lima hektar.
“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 hektar. Yakni hanya 3,8 hektar. Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Kementerian LHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan. Sehingga tidak perlu menunggu waktu lama,” ungkapnya.
“Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” ungkap Medi.
Selain itu, ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan Fly Over, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
“Direktur Regional I Bappenas juga meminta kepada dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat. Agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek Fly Over ini,” sambung Medi.(sar)
