Di Hadapan DPR dan Pemerintah, Komite II DPD Beri Catatan Ini Terkait RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem

oleh -
Anggota Komite II DPD RI Emma Yohanna menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Foto: Heru Firdan/ Kepala Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

JAKARTA, SuaraRantau.Com–Komite II DPD RI menyampaikan pendapat akhir mini terhadap Rancangan Undang-Undangan (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Di hadapan DPR RI dan Pemerintah, Komite II DPD RI memberikan beberapa catatan terhadap RUU tersebut. “Pada kesempatan ini kami menyatakan setuju atas RUU KSDAHE untuk ditindaklanjuti ke pembicaraan tingkat II. Namun ada pendapat akhir RUU ini. Ada beberapa catatan,” ucap Anggota Komite II DPD RI Emma Yohanna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6).

Emma mengatakan, DPD RI berpendapat perubahan atas UU ini merupakan keniscayaan. Hal itu terlepas dari kontribusinya yang sangat luar biasa terhadap upaya penyelamatan keanekaragaman hayati tropika beserta ekosistemnya.

“Perlu disadari sepenuhnya dalam kurun waktu 1990 hingga saat ini telah terjadi banyak perubahan yang menuntut agar keberadaan UU konservasi ini lebih efektif lagi dalam “memagari” dan “memayungi” hal ihwal terkait pemanfaatan sumber daya yang berisiko terhadap gangguan lingkungan maupun keberlanjutannya,” tutur Emma.

Baca Juga: Reaktivasi Jalur Kereta Api Sumbar Sedang Proses Penataan Kawasan, Jalur Kayu Tanam-Bukittinggi Bakal Gunakan Teknologi

Terkait dengan judul RUU, Emma menggarisbawahi dengan memperhatikan usulan pemerintah agar RUU KSDAHE tetap menjadi RUU perubahan. DPD RI sependapat dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pemerintah. “DPD RI dapat menerima keputusan rapat panja,” tukasnya.

DPD RI juga mendukung hasil keputusan rapat panja terkait Pasal 5A dan berharap agar tarik-menarik kewenangan antar kementerian/lembaga tidak menciptakan ego sektoral.

Tujuannya untuk keberlangsungan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berjalan dengan baik di setiap tataran. “DPD RI juga mengapresiasi mengenai batasan pengertian areal preservasi yang merupakan pengaturan baru dalam RUU ini,” terang Emma.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu menambahkan, DPD RI berpendapat pengaturan mengenai masyarakat hukum adat perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini mengingat belum terbitnya UU mengenai masyarakat hukum adat.

No More Posts Available.

No more pages to load.