DIPA Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2023 Capai Rp6,976 Triliun, Berikut Penggunaannya

oleh -
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perumahan di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1). Foto: Ristyan Mega Putra/ Komunikasi Publik Ditjend Kementerian PUPR

JAKARTA, SuaraRantau.Com–Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2023, anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,976 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program perumahan bagi masyarakat di Indonesia.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, adapun target dan anggaran per sektor, antara lain dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya senilai Rp0,507 triliun. Terdiri dari belanja operasional dan non operasional Rp0,305 triliun dan dukungan lainnya Rp0,202 triliun.

Selanjutnya untuk pembangunan rumah susun senilai Rp2,002 triliun untuk pembangunan rusun 5.347 unit.

Baca Juga: Mulai dari Kemiskinan Ekstrem, Kawasan Kumuh hingga Hunian di IKN, Inilah 8 Isu Strategis Bidang Perumahan Tahun 2023

“Termasuk anggaran kegiatan multi years contract (MYC) tahun 2022-2023 dan program OPOR sebanyak 59 tower dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN sebanyak 22 tower,” ungkap Iwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perumahan di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Iwan menambahkan, anggaran pembangunan rumah khusus (Rusus) senilai Rp 0,891 triliun untuk pembangunan Rusus 3.362 unit. Termasuk loan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara MYC 2022 – 2024.

Untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp3,194 triliun untuk bantuan rumah swadaya sebanyak 145.000 unit melalui skema BSPS dengan juga mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum senilai Rp0,383 triliun untuk pembangunan PSU perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 27.825 unit.

Pagu Ditjen Perumahan tahun 2023 sebesar Rp6,976 triliun terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp6,965 triliun dan Non Rupiah Murni (Non RM) sebesar Rp10,38 miliar, dengan rincian pagu per program antara lain Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,305 triliun. Terdiri dari anggaran operasional dan gaji, serta non operasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.