Ditetapkan Lima Titik Warisan Geologi di Tanah Datar, Bupati Audiensi dengan Kementerian ESDM

oleh -
Audiensi Bupati Tanah Datar dan Kementerian ESDM. [humas]

BANDUNG, SuaraRantau.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menetapkan lima titik warisan geologi di Kabupaten Tanah Datar. Keputusan itu tertuang melalui Surat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 191.K/HK02.MEM.G/2021 tertanggal 8 Desember 2021.

Sehubungan dengan penetapan itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Kamis (13/1) melakukan dialog dan audiensi dengan pihak Kantor Badan Geologi Kementerian ESDM di Bandung.

Baca Juga: SMPN 1 Padang Panjang Gelar Berbagai Lomba Semarakan Milad 94 Tahun

“Selain lima titik ini, sebenarnya kami juga masih banyak lagi warisan geologi di Tanah Datar yang perlu ditetapkan sebagai warisan geologi, seperti Ngalau Pangian yang ada di Lintau Buo,  Sumber Mata Air Panas di Padang Ganting dan Pariangan, Talago Biru di Padang Ganting, Sesar Semangko disepanjang Danau Singkarak dan lainnya,” ujar Eka Putra.

Eka pun berharap, Pusat Survei Geologi melakukan kajian dan penelitian dalam rangka  mengidentifikasi penambahan geosite di Tanah Datar. Serta, dukungan pihak Badan Geologi Bandung untuk pengadaan sarana dan prasarana Museum Geologi.

Baca Juga: Wisata Berbasis Tradisi Minangkabau Disiapkan untuk Menyambut Tahun Kunjungan Sumbar 2023

“Karena itu kami menginginkan dukungan, masukan dan saran dari pihak Badan Geologi dengan langkah dan upaya pengusulan Kabupaten Tanah Datar menuju Geopark Nasional. Karena saat ini kami fokus dan serius mengembangkan Geopark,” bebernya.

Kepala Pusat Survei Geologi Hendra Gunawan mengatakan peran dari warisan geologi (Geoheritage) Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan Menteri ESDM RI merupakan modal penting dalam membangun Geopark di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Baca Juga: Desain Fly Over Sitinjau Lauik Direvisi, Gubernur Sumbar Optimis Pembangunan Dimulai 2023 

“Dalam pengelolaan warisan geologi (Geoheritage) yang baik itu harus melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan, hal ini mengacu kepada Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark),” pungkasnya. [ktk]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.