PADANG, SuaraRantau.Com–Menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) meminta, media massa di Sumbar agar menjaga netralitasnya.
“Insan pers dan media diharapkan dapat netral, agar pelaksanaan agenda demokrasi lancar sesuai aturan yang ada,” harap Mahyeldi, di sela-sela menghadiri HUT ke-3 Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (13/1) di salah satu kafe di Kota Padang.
Mahyeldi menambahkan dengan adanya netralitas dari media, maka bisa mendapatkan hasil pemilu yang legitimate dan orang-orang yang dipilih merupakan orang yang terbaik. Baik di legislatif dan kepala daerah maupun pemimpin bangsa.
Media dalam menghadapi pemilu 2024, harus memberikan informasi sesuai kode etik jurnalistik yang telah dipedomani selama ini. Sehingga dengan netralitas, maka demokrasi berjalan. Jika kurang netral ada permasalahan di lapangan.
“Jika tidak netral maka ada yang tidak puas. Sehingga berdampak terhadap prosesnya. Kita tidak ingin itu terganggu. UU pers dan kode etik harus pedomani,” tegasnya.
Baca Juga: Peringati 1 Abad Nahdlatul Ulama, Ini Pesan Jokowi saat Menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara
Mahyeldi juga meminta kelembagaan yang menaungi insan pers selama ini, baik itu JPS, IJTI dan PWI agar juga berperan melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Bahkan, kalau perlu lembaga pers ini juga berperan menyiapkan nomor kontak tertentu atau hotline sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya.
“Dengan adanya nomor kontak pengaduan hotline, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Sehingga proses pemilunya tidak ke mana mana dan hasilnya berjalan sesuai dengan hukum,” tegasnya.
HUT ke-3 JPS ditandai dengan digelarnya diskusi bertajuk “Netralitas Jurnalis dalam Pemilu 2024.” Diskusi menghadirkan narasumber, Ketua BK DPD RI, H. Leonardy Harmainy, BBA, Datuak Bandaro Basa, Kordiv Parmas Sidalih KPU Sumbar Izwaryani, Kordiv Parmas dan Hubmas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi, Akademisi Dr. Hari Effendi Iskandar, dan Kasubdit III Polda Sumbar AKP Zulkafde.
