Dua Periode Memimpin Sumbar, Terungkap, Gubernur Tegur Bupati dan Wali Kota karena Alasan Ini

oleh -222 views
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Rakornis Perhubungan Darat 2020, yang dilaksanakan oleh BPTD Wilayah III Sumbar, Senin (19/10) di Padang

PADANG, SR–Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengingatkan pemerintah kabupaten kota, agar jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing, terhambat oleh kelompok kepentingan tertentu.

Apa yang diungkapkan Irwan Prayitno beerangkat dari pengalamannya menjadi gubernur selama dua periode ini. “Pembangunan jangan sampai terhambat oleh kelompok kepentingan. Seperti jalan tol yang dalam prosesnya tidak mulus dan lancar,” ungkap Irwan Prayitno, saat rapat koordinasi teknis (Rakornis) Perhubungan Darat 2020 yang diikuti oleh Dinas Perhubungan (Dishub) se-Sumbar, Senin (19/10) di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang.

Rakornis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar, diikuti oleh Dinas Perhubungan (Dishub) se-Sumbar.

Pada kesempatan itu, Irwan Prayitno juga sangat menyayangkan sikap dari pemerintah kabupaten kota, yang membiarkan munculnya permasalahan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Padahal, Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat, selalu memberikan apapun pembangunan yang diminta pemerintah kabupaten kota, untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Baca Juga: Pemprov Sumbar jadi Cluster Baru Covid-19, Ini Sanksi bagi ASN Langgar Perda AKB

“Dana Pemprov Sumbar, ketika pemerintah kabupaten kota minta, kita kasih. Ketika ada masalah, diam saja bupati dan wali kota-nya. Masalah pembebasan tanah kita tidak dibantu. Ini pengalaman dan fakta. Akhirnya saya tegur bupati dan walikota. Bahkan, ada anggarannya tidak diserap jadi SILPA,” keluh Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengungkapkan, akibat dari sikap pemerintah kabupaten kota yang tidak peduli ini, dirinya selaku Gubernur Sumbar juga ditegur oleh pemerintah pusat. “Kita harus komitmen untuk membantu walau tidak dengan anggaran. Membantu persoalan tekhnis yang merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten kota,” harapnya.

Berangkat dari fakta yang disampaikannya, Irwan Prayitno mengingatkan, jangan sampai setelah usulan pembangunan melalui rakornis setelah disetujui oleh BPTD Wilayah III Sumbar, kemudian, ketika ada permasalahan seperti pembebasan lahan, pemerintah kabupaten kota membiarkan saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *