Empat Lembaga di Sumbar Kawal dan Luruskan Disinformasi Vaksinisasi Covid-19

oleh -19 views
Suasana pertemuan berkala 4 lembaga bentukan UU di Sumbar, kali ini membahas soal disinformasi vaksin Covid-19 di Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa 12/1 (foto: dok)

PADANG, SR–Proses vaksinisasi Covid-19 dimulai. Tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih terjadi dan menguat di berbagai platform media sosial (medsos).

Mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal. Merespon hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman Sumbar, Komisi Informasi Sumbar, Komnas HAM Sumbar dan KPID Sumbar, tergabung pada group WhatsApp (WA) “Cluster Pengawasan Covid-19”, bertekad ambil andil meluruskan disinfornasi ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan, vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat, terhadap serangan virus corona yang belum berhenti sampai hari ini.  “Tujuan vaksinisasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI. Mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin. Tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, ” ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU, Selasa siang (12/1) di kantor Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang.

Baca Juga: Diawali Presiden Jokowi, Vaksinasi Covid-19 Gratis Resmi Dimulai di Indonesia

Yefri mengharapkan, harus ada upaya masif meluruskan soal vaksinisasi Covid-19. “Gubernur dan bupati serta wali kota harus mengatisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin. Jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat,” ujar Yefri.

Kepala Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumbar, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.”Harus libatkan semua kalangan untuk menghantap informasi menyesatkan yang sudah viral itu, ” ujar Sultanul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *