JAKARTA, SuaraRantau.Com–Hari ini, Minggu, (8/6) masa tanggap darurat bencana di Sumatera Barat (Sumbar) telah berakhir. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah ingin Sumbar secepatnya pulih dari bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang melanda tiga daerah.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang Panjang yang terdampak bencana. Mahyeldi sadar, untuk memulihkan kondisi masyarakat tersebut butuh dukungan pusat. Karea itu, dirinya “jemput bola” menemui sejumlah kementerian dan lembaga di pusat. Salah satunya Kantor Kementerian Pertanian RI (Kementan) di Jakarta, Jumat (7/6).
Kedatangan Mahyeldi beserta rombongan bertujuan melaporkan perkembangan proses pendataan lahan masyarakat dan mendorong percepatan pencairan bantuan. Dalam lawatannya Mahyeldi diterima langsung oleh Mentan, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya.”Tujuan kita datang ke sini, melaporkan perkembangan proses pendataan dan mengupayakan agar bantuan bisa segera cair,” jelas Mahyeldi.
Baca Juga: TMMD ke-120 di Tanah Datar Resmi Ditutup, TNI Bersama Masyarakat Bangkit Membangun saat Bencana
Hal itu tindaklanjut dari arahan Andin Amran Sulaiman saat berkunjung ke salah satu lokasi terdampak bencana di Sumbar pada (18/5) lalu. Saat itu Andi Amran Sulaiman menjanjikan akan membantu biaya perbaikan lahan dan bibit tanaman terdampak bencana sebesar Rp10 miliar.
Mahyeldi mengaku saat ini proses pendataan terus dikebut. Bahkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerja sama dengan Badan Standarisasi Instrumen Holtikultura Kementan melakukan pemetaan lahan masyarakat yang terdampak. “Hasil sementara, ada enam kategori tingkat kerusakan mulai dari sangat berat sampai ringan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, untuk memperoleh data spasial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, pihaknya juga melakukan pemotretan per area terdampak menggunakan drone.
Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut anggaran bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jenderal Anggaran. Sembari menunggu pengesahan anggaran, pihaknya mendorong Pemprov Sumbar menyegerakan penuntasan proses pendataan. “Jadi sama-sama kita segerakan, kami upayakan percepatan pencairan bantuan, Pemprov percepat pendataan,” ajaknya.
