Gubernur: Anggota DPRD Jangan Lupakan Rakyatnya

oleh -
 Gubernur Irwan Prayitno bersama anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman saat pembekalan, Senin (26/8) di Hotel Pangeran Beach.

PADANG, SR–Anggota dewan yang telah terpilih dari hasil pemilihan umum, tidak boleh melupakan masyarakatnya sebagai konstituen. Anggota dewan terpilih harus serius menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memenuhi janji-janji ketika kampanye.
 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika memberikan pembekalan pada Anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman periode 2019-2024 di Hotel Pangeran Beach, Senin (26/8).
 

“Jangan sampai, masyarakat ditemui hanya ketika kampanye. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang hakiki harus diperhatikan, sebab di tangan merekalah nasib anggota dewan, jika mereka merasa tidak diakomodasi, siap-siap anggota dewan untuk tidak terpilih lagi di periode berikutnya,” ungkap Irwan.
 

Irwan Prayitno mengatakan, anggota dewan baru periode 2019-2024 harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Membuat regulasi, penganggaran, dan pengawasan jalannya pemerintahan. “Sinergi dengan pemerintah daerah harus dipererat, sehingga tugas bersama cepat diselesaikan,” katanya.
 

Kemudian, Irwan mengingatkan, anggota dewan harus teliti dan tepat dalam menyalurkan anggaran pokok pikiran (pokir) pada masyarakat. “Jangan sampai anggaran pokir hanya diperuntukkan pada orang-orang terdekat. Sebab dana pokir berasal dari uang rakyat, maka memang diperuntukan benar-benar untuk rakyat,” tukasnya.
 

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan, pembekalan bagi anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman ini terdiri dari 40 orang anggota DPRD terpilih yang telah dilantik.
 

Sebelum mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat perlu diberikan peningkatan pengetahuan serta sikap pengabdian dan semangat dalam kerangka NKRI.”Untuk pelaksanaan dari tanggal 25 hingga 29 Agustus 2019, metode pembekalan diantaranya diskusi, pelatihab dan pratek dengan materi  pancasila, UUD 45 , bhineka tunggal ika, wawasan kebangsaan, dan sistem pemerintahan,” pungkasnya.(imk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.