PADANG, SuaraRantau.Com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong perbankan meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat yang tinggal di desa dan nagari pelosok. Hal ini sebagai upaya bersama mengentaskan status nagari tertinggal di daerah ini.
Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumbar. Desa dan nagari ini menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju.
“Salah satu solusinya melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha. Kita mendorong peran aktif bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit lainnya, untuk diperbantukan kepada masyarakat di nagari tertinggal,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1).
Baca Juga: Masih Ada Daerah Belum Revisi RTRW, Pemprov Sumbar Ingatkan Hentikan Mendirikan Tambak Udang Baru
Menurut Mahyeldi, dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir, serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju.
“Inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov Sumbar tahun 2021-2026. Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal,” ajaknya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumbar.
Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi. Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas.
Termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.
