Ikuti Taklimat MUI, Pemprov Sumbar Izinkan Ibadah Idul Adha di Masjid dengan Prokes Ketat

oleh -
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy Rapat Satgas Covid-19 dengan Bupati/Wali Kota se-Sumbar secara virtual dari Padang, Senin (12/7).

PADANG, SR–Di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemprov Sumbar membolehkan masyarakat melaksanakan ibadah Idul Adha 1442 H/2021 di masjid dan di lapangan. Namun dengan catatan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dengan ketat.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, Pemprov Sumbar akan mengikuti taklimat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, yang membolehkan beribadah di masjid dengan pemberlakuan prokes ketat.

“Kita ikuti poin-poin pembatasan yang diarahkan oleh pemerintah pusat kecuali pelaksanaan ibadah. Kita ikuti sesuai taklimat MUI Sumbar. Kita minta MUI memberikan edaran kepada seluruh pengurus masjid, untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan benar,” kata Audy Joinaldy, usai Rapat Satgas Covid-19 dengan Bupati/Wali Kota se-Sumbar secara virtual dari Padang, Senin (12/7).

Baca Juga: Hari Pertama PPKM Darurat di 3 Kota di Sumbar Tidak Maksimal, Wagub Ungkap Ini Penyebabnya

Audy Joinaldy juga mengingatkan, dalam taklimat MUI Sumbar itu juga mengatakan, masyarakat yang cemas akan tertular virus ketika beribadah di masjid, boleh untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.”Jadi kita serahkan kepada masing-masing individu,” katanya.

Dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat, Audy Joinaldy mengatakan, agar setiap jamaah yang masuk ke masjid harus mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. “Saat pandemi Covid-19, semua wajib memakai masker, protokol kesehatan harus ketat di masjid, Fatwa dan

Taklimat MUI-nya sudah ada. Kita menyesuaikan, pengawasannya harus ketat,” ujarnya.
Audy Joinaldy meminta semua pengurus masjid harus ekstar maksimal melakukan pengawasan dengan memperhatikan pelaksanaan prokes. Bagi jamaah yang tidak patuhi prokes, jangan diizinkan masuk ke masjid.

Seperti diketahui, MUI Sumbar mengeluarkan Maklumat, Taujihat dan Tausiyah Nomor: 003/MUI-SB/VII/2021. Dijelaskan dalam maklumatnya, peniadaan kegiatan ibadah di rumah ibadah tidak bisa disetujui dan diterima sebagai landasan kebijakan di Sumbar. Sebab kecilnya potensi terjadinya kerumunan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.