Inilah Jumlah Santunan yang Diberikan PT Jasa Raharja Kepada Korban Bus Pastra

oleh -
Anggota PT Jasa Raharja meninjau lokasi kecelakaan Bus Pastra di Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman. Foto: IST

PADANG, SR–PT Jasa Raharja Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan santunan kepada dua ahli waris korban meninggal akibat kecelakaan Bus Pastra di Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Rabu pagi (19/5).

Selain santunan, PT Jasa Raharja juga menyerahkan surat jaminan (Guarantee Letter) ke rumah sakit yang saat ini merawat 40 orang korban luka-luka akibat kecelakaan tersebut, Kamis (20/5).  Seperti diketahui, Bus Pastra yang membawa puluhan penumpang rombongan keluarga menuju Lubuk Sikaping terjun bebas ke daerah persawahan. Dua penumpang yang meninggal tersebut terdiri dari laki-laki bernama Damris (45) dan perempuan bernama Siti Aina (51).

Damris (45), Petani, warga Jorong Tinggiran, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sei Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan Siti Aina (51), Ibu Rumah Tangga, warga Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Baca Juga: Dua Penumpang Meninggal Akibat Kecelakaan Bus Pastra di Pasaman

Selain dua penumpang meninggal, juga terdapat tiga orang luka berat, 32 luka ringan dan empat selamat. Para korban saat ini sudah dalam penanganan medis di Puskesmas Simpati dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping.

Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi, Buntaran menyampaikan bela sungkawa dan turut prihatin atas kejadian musibah kecelakaan yang terjadi. Selain itu, pihaknya jugamenyampaikan telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.

“Petugas Jasa Raharja langsung mendata secara proaktif jemput bola untuk menyelesaikan penyerahan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia pada kesempatan pertama,” tuturnya.

Santunan meninggal dunia sudah diterima langsung oleh ahli waris korban yang sah. Setiap korban berhak memperoleh santunan sebagai bentuk perlindungan dasar pemerintah. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.