Inilah Masalah Mendasar Keterbukaan Informasi di Sumbar Menurut Pengamat dari Unand

oleh -
Pengamat Keterbukaan Informasi dari Universitas Andalas (Unand), Ilham Aldelano Azre

PADANG, SuaraRantau.Com–Pengamat Keterbukaan Informasi dari Universitas Andalas (Unand), Ilham Aldelano Azre mengatakan, masalah mendasar keterbukaan informasi di Provinsi Sumbar saat ini adalah paradigma keterbukaan informasi belum menjadi kebutuhan.

Keterbukaan informasi masih tergantung figur. Belum menjadi agenda dan prioritas bersama. “Kita masih tergantung pada individu. Kita tidak mampu mendorong sistem yang informatif,” ungkap Azre saat tampil sebagai nara sumber pada kegiatan Workshop Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar, Sabtu (27/11) di Padang.

Baca Juga: Lebih dari 50 Persen PPID Pembantu Pemprov Sumbar Tidak Menyampaikan Keterbukaan Informasi

Azre mengatakan, penilaian keterbukaan informasi saat ini hanya pada aspek informatif saja. Menurutnya, harusnya jadi roh keterbukaan informasi ini. Pasalnya, ada keuntungan yang diperoleh melalui keterbukaan informasi. Yakni, demokrasi benefit, yakni partisipasi masyarakat akan meningkat dalam mengawasi proses kebijakan.

“Kebijakan yang melibatkan publik akan lebih baik. Ada mekanisme cek dan balance. Jika semua terbuka dan bisa diakses masyarakat. Budaya tertutup belum bisa berubah. Peran publik belum bisa mendapatkan arti dan nilai sesungguhnya keterbukaan informasi,” terangnya.

Dengan adanya Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan menjadi penilaian kinerja PPID pembantu nantinya. Azre berharap ada reward dan punishment.

”Ada yang dipaksa dengan aturan dan partisipasi masyarakat akan muncul dengan sendirinya. Sekarang ini secara instrument tidak bisa memaksa badan publik. Masyarakat juga tidak punya kesadaran untuk menggunakan hak-haknya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumbar, HM Nurnas mengatakan, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar hadir melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu fungsi hadirnya KI Sumbar ini menurutnya, melahirkan keterbukaan informasi. Terutama bagi badan publik yang menggunakan uang rakyat. Dengan terbuka maka terjadi keamanan. Sehingga uang negara tidak dimaling. Dengan keterbukaan informasi, maka KI Sumbar sangat berperan memutus rantai dari penggunaan uang yang salah oleh badan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.