Nurnas mengaku sangat miris dengan kondisi Sumbar saat ini. Di mana lebih dari 50 persen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di OPD Pemprov Sumbar tidak mau menyampaikan keterbukaan informasi. Kondisi ini menurutnya harus dikritisi ini, karena keterbukaan menjadi suatu keharusan.
Sementara, Ketua KI Provinsi Sumbar, Noval Wiska mengatakan, worshop yang dilaksanakan untuk merefresh pengalaman dan wawasan terkait isu keterbukaan informasi publik.
“Ada hal-hal yang perlu didalami dan diskusikan untuk menambah ini pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik. KI berharap tahun depan sinergi harus dijalin bersama. Karena Sumbar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sinergi antara KI dengan jurnalis yang melaksanakan begitu banyak kegiatan,” ujarnya.(sar)
