PADANG, SuaraRantau.Com–Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penyakit masyarakat (Pekat) untuk menekan angka HIV-AIDS di Kota Padang.
Menurut Nanda yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, penggunaan media publikasi pemerintah seperti baliho atau pun video trone mestinya mengkampanyekan tentang bahaya HIV-AIDS. Tentunya dengan mencantumkan faktor pemicu seperti LGBT atau narkotika.
“Baliho atau pun video trone milik pemerintah daerah, ke depan memuat konten-konten edukasi tentang bahaya Pekat demi meningkatkan partipasi masyarakat untuk saling menjaga agar terhindar dari paparan HIV-AIDS. Jangan hanya foto-foto kepala daerah saja yang ditonjolkan,” katanya.
Dia mengatakan, ketika masyarakat sudah saling menjaga, maka kerja-kerja untuk memberantas Pekat yang bisa meningkatkan penyebaran HIV-AIDS akan semakin mudah. Jika berharap kepada pemerintah untuk berjalan sendiri menyelesaikan semua persoalan tentu tidak bisa.
Baca Juga: Tidak Disangka, Angka Kasus HIV di Padang Segawat Ini, Begini Respon Sosiolog UNP
“Pemerintah dan masyarakat harus memiliki konektivitas, apapun agenda pembangunan kedepan atau persoalan yang dihadapi harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya
Dia menyebut, DPRD Sumbar sebagai representase masyarakat memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), bukan tidak mungkin nantinya ada Perda yang mengatur tentang LGBT. Salah satu daerah di Sumbar telah memiliki Perda tersebut, nantinya akan dilakukan peninjauan tentang pola penerapannya.
Hal yang paling penting adalah peningkatan partisipasi publik untuk menghindari persoalan Pekat, pemerintah daerah harus membuat rencana strategis untuk menuntaskan persoalan yang ada ditengah masyarakat dengan pola kebersamaan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, dari 308 kasus HIV, 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar Kota Padang, sementara 142 kasus (46,2 persen) lainnya ber-KTP Padang.
