PADANG, SuaraRantau.Com–Kalangan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tegas meminta Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Sumbar bekerja lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dialokasikan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Bakri Bakar pada APBD 2024, mengalokasikan pokir untuk pembangunan irigasi tersier dan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan lima paket pekerjaan sebesar Rp1 miliar. Namun, tidak ada yang terlaksana.
Bakri Bakar, Senin (20/1) mengatakan, untuk kegiatan yang pembangunan JUT dan irigasi tersier, telah disepakati pada awal penganggaran. Saat akan dilaksanakan, pihak dinas tidak sanggup untuk mengerjakan.
Seiring dengan berjalannya waktu, pihak dinas pun meyanggupi pengadaan bibit. Setelah disepakati, maka diberitahukan kepada masyarakat. Setelah akan direalisasikan pada APBD Perubahan, juga tidak terlaksana karena bibit tidak mencukupi. “Jadi gagal lagi,” ungkap Bakri.
Baca Juga: Pokir Tidak Dilaksanakan, Anggota DPRD Sumbar Minta Gubernur Evaluasi Kepala Dinas
Setelah gagal, lanjut Bakri, tentu masuk dalam sisa alokasi anggaran (Silpa). Pada 2025 diharapkan kelompok tani yang dijanjikan jangan sampai tidak mendapatkan bantuan lagi. “Jika tidak terlaksana lagi pada tahun 2025, maka diharapkan ada evaluasi,” tegasnya.
Dia mengatakan, Kepala Dipertahor Sumbat tidak matang dalam perencanaan. Jika terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) internal maka bisa digunakan konsultan dari luar.
Masyarakat telah berharap pada bantuan-bantuan yang dialokasikan melalui pokir, namun tidak terlaksana. “Kenapa di dinas itu saja yang tidak terlaksana, sementara di dinas lain terlaksana. Hal itu sangat mengecewakan,” katanya.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Muchlis Yusuf Abit. Dia menekankan Gubernur Sumbar harus mengevaluasi kepala dinas yang tidak melaksanakan program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir.
Jangan dipermainkan, karena program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir hasil rangkuman aspirasi yang dijemput selalama masa reses. “Pembangunan JUT banyak yang tidak selesai, padahal JUT merupakan sarana penunjang program unggulan gubernur,” katanya.