PADANG, SR–Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar), Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik menyebut, akibat pandemi Covid-19, maka pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya.
Namun, bansos yang seharusnya menjadi sarana stabilisasi perekonomian masyarakat, rentan untuk disalahgunakan.
Berbagai problematika terjadi dalam penyaluran bansos tersebut. Mulai dari penerima bansos tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bansos, korupsi, hingga tidak diberikannya kepada masyarakat.
Baca Juga: Polri Pastikan Penghentian Kasus Dugaan Ayah Perkosa 3 Anaknya di Luwu Timur Sesuai Prosedur
“Kita berharap semua pihak dapat ikut serta meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos kepada masyarakat,” ucap Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kolaborasi Pengawasan Bantuan Sosial di Provinsi Sumbar”, yang digelar Biro Logistik Polda Sumbar, Jumat (8/10).
Dikatakan, hal-hal yang perlu diawasi bersama antara lain adalah, meyakinkan penerimaan bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih serta tidak adanya pemotongan anggaran.
“Meyakinkan data terpadu kesejahteraan sosial yang dijadikan acuan dalam penyaluran bansos telah valid dan mutakhir, meyakinkan tidak adanya unsur politik tertentu, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos,” ujarnya.
Irjen Pol Teddy Minahasa Putra juga mengucapkan terima kasih, dan penghargaan kepada panitia pelaksana yang telah mempersiapkan penyelenggaraan FGD dengan baik.
“Kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti FGD ini, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dalam mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.
Para peserta FGD tersebut diikuti oleh Pemprov Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Bulog Sumbar, dan Pejabat Utama Polda Sumbar.(rel/wyu)
