Kasus Pencabulan Marak di Padang, Ketua DPRD Pertanyakan Status Kota Layak Anak

oleh -
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani

PADANG, SR–Kasus rudapaksa yang mulai marak terjadi di Kota Padang jelang penghujung tahun 2021, menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pihak.

Salah satunya dari DPRD Kota Padang, yang mempertanyakan capaian prestasi yang diraih Kota Padang sebagai Kota Layak Anak.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menilai, Kota Padang tidak pantas menggenggam simbol Kota Layak Anak, jika prilaku kekerasan seksual mengalami peningkatan. Menurutnya, hal ini sangat memalukan sekali.

Baca Juga: Bicara Literasi, Ini yang Mesti Dilakukan Generasi Muda Menurut Gubernur Sumbar

“Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang di sisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak,” ujar Kader Gerindra ini, Minggu (21/11).

Maraknya kasus pemerkosaan dan pencabulan anak di bawah umur ini adalah masalah yang berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya. Apalagi Padang ibu kota Provinsi Sumbar dan pemimpin di Sumbar ialah seorang yang dipanggil Buya.

“Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah (ABS SBK),” ucap Koordinator Komisi IV DPRD Padang ini.

Ia mengatakan, dengan masalah ini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang dilaunching seperti 18 21 tidak berjalan maksimal dan sekedar seremonial saja.

“Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah-tengah masyarakat dan tidak untuk mendapat penghargaan saja. Namun diamalkan betul oleh warga Padang,” paparnya.

Ia menyampaikan, sinergitas semua pihak perlu dilibatkan Wali Kota Padang ke depannya. Termasuk dengan MUI Kota Padang. Agar perubahan terjadi dan kekerasan pada anak zero kasusnya. Termasuk seksual. Jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tidak maksimal.(ktk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.