Kasus Sengketa Konsumen Meningkat di Sumbar, Terbanyak di BPSK Padang

oleh -
Dinas Perindag Sumbar memberikan pembekalan kepada Anggota dan Sekretariat BPSK, Senin hingga Rabu, (22-24/5).

PADANG, SuaraRantau.Com–Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat (Perindag Sumbar) memberikan pembekalan kepada Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Senin hingga Rabu, (22-24/5).

Pembekalan diberikan agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen.

“Struktur dari empat BPSK masing-masing di Padang, Solok, Bukittinggi dan Agam baru saja dilantik. Karena itu perlu diberi pembekalan agar bisa memaksimalkan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa,” kata Kepala Dinas Perindag Sumbar, Novrial, Selasa, (23/5).

Ia mengatakan pembekalan bagi Anggota dan Sekretariat BPSK dilakukan dalam bentuk workshop di Kota Bukittinggi. Sejumlah pemateri berkompeten dihadirkan untuk memperkuat SDM BPSK.

Di antaranya Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Prof. Busra dan DR. Fahmiron, SH, M.Hum. Ketua PN Palembang yang memberikan materi dinamika baru program perlindungan konsumen dan simulasi penyelesaian kasus kepada peserta workshop untuk diselesaikan.

Baca Juga: Asalkan Mampu Atasi 2 Tantangan Ini, Pasar Rakyat di Sumbar Bisa Jadi Destinasi Belanja Menarik

“Workshop ini ditujukan untuk penguatan fungsi dan panduan operasional BPSK seiring dengan dinamika baru pascapandemi Covid-19,” ujar Novrial.

Ia menyebut pascapandemi Covid-19 produksi barang dan jasa mulai meningkat. Arus barang impor pun mulai mengalir sejalan dengan peningkatan daya beli konsumen.

Selama ini perhatian pemerintah terhadap konsumen sudah cukup baik, namun sebagian masih berorientasi kepada produsen karena itu perlu penguatan bagi BPSK di daerah.

Berdasarkan data 2022, jumlah sengketa konsumen yang masuk ke BPSK di wilayah Sumbar cukup tinggi dengan total 91 kasus. Dari jumlah kasus itu sebanyak 84 kasus sudah selesai dan tujuh kasus masih dalam proses penyelesaian.

“Berdasarkan daerah, BPSK Padang paling banyak menerima kasus sengketa konsumen pada 2022 dan Kabupaten Agam paling sedikit,” katanya.

Selain memberikan pembekalan melalui workshop, penguatan terhadap BPSK juga dilakukan dengan sejumlah hal. Di antaranya komitmen pengalokasian dana hibah untuk mendukung operasionalisasi delapan BPSK di Sumbar.

No More Posts Available.

No more pages to load.