Kata Ketua KI DI Jogjakarta, Soal Sinergi Pers Mesti Belajar ke KI Sumbar

oleh -25 views
Dewi Amanatun, Mantan Komisioner Dua Periode KI DI Jogjakarta menjelaskan tentang pentingnya Perda Keterbukaan Informasi Publik di hadapan KI Provinsi Sumbar, Kamis, 4 November 2020 di Jogjakarta. (foto: dok/ppid-kisb)

JOGJAKARTA, SR–Ketua Komisi Informasi (KI) DI Jogjakarta. Muhammad Hasyim mengakui, kalau soal sinergistas pers, KI DI Jogjakarta mesti belajar ke KI Provinsi Sumbar.

“Kami periode ke tiga dan komisionernya baru semua dilantik Desember 2019 lalu. Tapi setahun ini kami mengikuti di group WhatsApp KI se Indonesia, tentang KI Provinsi Sumbar berkolaborasi menguatkn keterbukaan informasi publik dengan pers,” ujar Hasyim, saat menerima peserta Study Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumbar, Kamis (5/11).

Study Tiru dilaksanakan dengan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19 yang cukup ketat. Di mana peserta yang ikut study tiru wajib memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan.

Ketua KI Provinsi Sumbar, Nofal Wiska mengatakan, Study Tiru yang dilaksanakan melibatkan insan jurnalis, Dinas Kominfo Sumbar, organisasi wartawan dan akademisi. Kegiatan ini bagian dari program workshop keterbukaan informasi publik.

“Kita ke sini saling sharing. Apa yang baik di Jogyakarta dalan memperkuat keterbukaan informasi public, tentu menjadi masukan bagi KI Provinsi Sumbar untuk diaplikasikan di Sumbar,” ujar Nofal.

Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, kata Nofal adalah program tahunan KI Provinsi Sumbar. Sementara kunjungan study tiru ke KI DI Jogjakarta adalah kegiatan yang dilaksanakan di tahun kedua .

“Ini bagian dari upgrading keharmonisan KI sebagai lembaga pengawal keterbukaan dengan jurnalis yang bak dua sisi mata uang, untuk memasifkan keterbukaan informasi publik,” ujar Nofal didamping Wakil Ketua, Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari (Komisioner Kelembagaan), Arif Yumardi (Komisioner PSI) Indra Sukma (Kabid IKP Kominfo Sumbar) Defi Astika (Sekreatris KI Sumbar) bersama 25 jurnalis peserta workshop keterbukaan informasi publik.

Menurut Komisioner KI DI Jogjakarta yang mengawangi bidang kelembagaan, Rudy Murhandoko, untuk monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan KI DI Jogjakarta, ada perubahan dibandingkan monev di KI Provinsi Sumbar.

Baca Juga: Kemitraan Strategis yang Dijalin KI Sumbar Diapresiasi KI DI Jogjakarta

“Kita tidak mencari terbaik, tapi mengedepankan potret aplikasi keterbukaan informasi publik di semua badan klaster penilaian. Jadi semua badan publik yang jadi konstetasi monev itu, diberikan penilaiannya dan juga dilakukan akses informasi lewat email,” ujar Rudy Nurhandoko.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *