BANDUNG, SR–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan lelang dini 11 kontrak paket tender program pembangunan perumahan, senilai Rp157 miliar.
Sejumlah paket yang di lelang dini bidang perumahan adalah pembangunan rumah susun (Rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perguruan tinggi, pondok pesantren (Ponpes), Aparatur Sipil Negara (ASN) serta program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Penandatanganan kontrak paket tender tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Pengembangan Perumahan serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dengan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) Kementerian PUPR.
Kegiatan penandatanganan kontrak tender atau lelang dini TA 2020 tersebut dilakukan bersamaan dengan Peresmian Terowongan Nanjung di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Kesehatan Terawang Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anun.
Turut hadir dalam acara tersebut Plt. Dirjen Sumber Daya Air, Widiarto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bob Arthur Lombogia, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Masyarakat Diminta Aktif dalam Program Bedah Rumah
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyatakan, proses lelang dini Kementerian PUPR ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan proyek infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat. Presiden berharap lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
“Saya menghargai dan mengapresiasi lelang dini yang telah dilakukan Kementerian PUPR, sehingga anggaran pembangunan dapat terserap secara maksimal. Saya berharap kualitas suatu bangunan dan infrastruktur dapat berjalan secara maksimal karena tidak kejar-kejaran oleh waktu bila pembangunan itu dilakukan di akhir tahun,” ujar Presiden Joko Widodo.
