Ketua DPD RI Cium Indikasi Kartel Timah Rugikan Masyarakat Babel

oleh -
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

PANGKALPINANG, SR–Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku telah mendapat informasi adanya indikasi yang kurang sehat terkait persaingan bisnis di sektor pertambangan timah. Terutama dengan banyaknya smelter yang berhenti beroperasi. Sebaliknya, di sisi lain ada beberapa smelter yang masih beroperasi sebagai mitra BUMN PT Timah.

“Yang pertama persoalan penataan dan zonasi, dan yang kedua persoalan persaingan bisnis yang tidak sehat. Hal ini akan kami teliti. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan Kartel. Sebab, sumber daya alam di daerah, seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat di daerah tersebut,” tukas La Nyalla kepada Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, di kantornya, Rabu,(8/1).

Baca Juga: Tahun Ini, DPD RI Akan Bahas 50 RUU

Ditambahkan La Nyalla, DPD RI akan sangat concern terhadap hal-hal yang dianggap merugikan daerah. Karena DPD adalah wakil daerah. Selain fungsi pengawasan untuk memastikan, program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan di lapangan. “Nah kalau Presiden sudah menyatakan hentikan praktek-praktek yang tidak sehat, tapi faktanya di lapangan masih terjadi, harus kita bongkar. Saya akan laporkan langsung ke Presiden,” ungkapnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini juga mengaku empati dan prihatin terhadap peristiwa Sijuk yang menimpa Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dimana saat menertibkan penambang liar di wilayah hutan lindung justru mendapat perlawanan dan serangan dari penambang.

“Seharusnya perkara ini tidak boleh berujung damai. Harus diusut. Karena peristiwa tersebut bukan delik aduan. Tetapi pidana murni. Bahkan telah terjadi pelanggaran terhadap tiga UU sekaligus. Yakni UU Lingkungan Hidup, UU Minerba dan UU Kehutanan. Termasuk KUHP Pidana,” paparnya.

La Nyalla yang hadir bersama empat Senator dari daerah pemilihan Bangka Belitung, Hudarni Rani, Ustadz Zuhri M. Syazali, Darmansyah Husein dan Alexander Franciscus, serta Wakil Ketua Komite II yang juga Senator asal Lampung Bustami Zainuddin, juga menyoal operasi KIP (Kapal Isap Produksi) milik PT Timah yang banyak diprotes masyarakat. Baik nelayan maupun masyarakat pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.