Ketua ISEI Bogor Raya Sebut Sumbar Miliki Potensi Ekonomi yang Cukup Besar pada 2 Sektor Ini

oleh -
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy saat Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6).

PADANG, SuaraRantau.Com–Untuk menghadapi persaingan di era revolusi industry 4.0, birokrasi pemerintahan perlu menata diri menjadi lebih adaptif dan responsif, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan prima.

Era revolusi industri membawa dampak terhadap cara kerja pemerintah daerah. Termasuk pengelolaan keuangan. Guna mencegah kebocoran anggaran, meminimalisi inefisiensi serta meningkatkan efektifitas belanja pemerintah, setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) harus mereformasi pengelolaan keuangannya.

Konsep money follow function dan money follow program, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

“Oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov Sumbar sudah kita arahkan, agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result,” jelas Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy saat Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6).

Baca Juga: Harga Cabai Merah Naik jelang Idul Adha, Petani di Sumbar Gembira

Seminar juga dihadiri Kepala OPD Pemprov Sumbar dan Badan Pengelola Keuangan dari pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Audy menambahkan, berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik. Hal ini tentu membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga dapat bergerak lincah dan gesit.

“Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat,” ujar Audy melanjutkan.

Menanggapi tuntutan itu pula, kata Audy, Pemprov Sumbar berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal. Karena dengan penerapan SPBE, pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.