KNKT Minta Evaluasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api di Sumbar Dilakukan Setiap Tahun

oleh -
Ketua Sub Komisi Investigasi Kecelakaan Perkeretapian KNKT, Suprapto saat FGD bersama PT KAI Divre II Sumbar dan stakeholder, Rabu (8/6) di Padang.

PADANG, SR–Ketua Sub Komisi Investigasi Kecelakaan Perkeretapian Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Suprapto mengingatkan PT KAI Divre II Sumbar dan seluruh pihak terkait, bahwa jalur kereta api (KA) dan perlintasan sebidang menuju Lubuk Alung banyak yang belum steril.

Dari hasil peninjauannya, banyak rumah-rumah yang akses jalannya keluar masuk lewat menyeberangi rel. Kondisi ini perlu ditangani bersama. “Perlu evaluasi dan penindakan. Tidak mungkin ditutup perlintasannya dalam waktu singkat. Lakukan evaluasi dulu. Perlu ada langkah-langkah jangka menengah dan panjang untuk mengatasinya,” tegas Suprapto, saat Focus Group Discussion (FGD) bersama PT KAI Divre II Sumbar, Rabu (8/6).

Suprapto meminta, agar evaluasi terkait keselamatan perjalanan KA di perlintasan sebidang di Sumbar dilakukan setiap tahun. Evaluasi dilakukan oleh Dirjend Perkeretapian Kementerian Perhubungan untuk kewenangan jalan nasional.

Sementara untuk jalan provinsi, evaluasi dilakukan oleh gubernur dan Dinas Perhubungan Provinsi, sedangkan jalan level jalan kabupaten dan kota evaluasi dilakukan bupati dan wali kota. Evaluasi harus libatkan stakeholder terkait, TNI dan Polri, PT KAI, PT Jasa Raharja.

Baca Juga: Kecelakaan Kereta Api Marak di Perlintasan Sebidang, KNKT Turun ke Sumbar

“Evaluasi terkait perlintasan. Lakukan inventarisasi. Seluruh perlintasan sebidang perlu diberi penomoran. Perlu diidentifikasi sesuai wilayah masing-masing,” tegasnya.

Hasil evaluasi direkomendasikan ke Dirjend Perkeretaapian. Menurutnya, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang ada dua. Jalan diperlebar dan pemasangan peralatan keselamatan.

Menurutnya, perlu ada alat bantu yang mendeteksi dan memberitahukan informasi kepada masyarakat kalau ada kereta api lewat. “Kalau alat ideal ini belum terpenuhi, dilakukan tahapan yang paling mudah, seperti penempatan personil,” tegasnya.

Sementara, Perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Wandri menyebutkan, ada 594 perlintasan sebidang resmi dan liar yang ada di Sumbar. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah perlintasan liar yang dibangun warga untuk akses jalan dari rumah langsung ke jalan melewati rel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.