Lantamal II Padang Tidak Ingin Campuri Masalah Tanah Warga di Kelurahan Teluk Bayur

oleh -
Ratusan warga di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang hearing dengan DPRD Padang terkait hibah lahan untuk pengembangan Lantamal II, Senin (4/10) di DPRD Padang

PADANG, SR–Lantamal II Padang tidak akan terlibat permasalahan tanah antara warga di Kelurahan Teluk Bayur, Padang dengan Marahtando CS selaku pemilik lahan 6,5 hektar, berdasarkan putusan putusan dari Pengadilan Negeri Nomor 71 tahun 1972 yang keluar pada tahun 1976.

“Lantamal II dalam hal ini tidak ingin mencampuri permasalahan antara warga RW I dengan keluarga Marahtando. Hal ini dikarenakan Lantamal II hanya menerima hibah dari Marahtando. Lantamal II pun tidak ingin mencampuri karena menunggu pihak-pihak yang berkompeten berbicara,” ucap Kadispen Lantamal II, Mayor Laut Syahrul, Selasa (5/10).

Baca Juga: Rumah Terancam Digusur Dampak dari Pengembangan Lantamal II, Warga Mengadu ke DPRD Padang

Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan, lahan yang akan dihibahkan tersebut rencananya akan dijadikan shelter yang dapat dimanfaatkan ketika bencana alam tsunami terjadi.

“Rencana pasti pembangunan lahan tersebut belum ada. Tetapi, pada dasarnya, lahan yang dihibahkan warga ke Lantamal II tersebut di jadikan shelter jika bencana alam seperti tsunami. Jadi warga bisa menjadikannya sebagai tempat perlindungan jika bencana alam terjadi,” jelasnya.

Selain itu, Syahrul menjelaskan pihaknya mempersilahkan saja jika warga di Kelurahan Teluk Bayur akan menggugat kepemilikan lahan tersebut.

“Warga telah diundang oleh Lantamal II dan bertemu dengan komandan beserta jajaran. Jika, warga ingin menggugat lahan tersebut ke pengadilan, kita mempersilahkan saja. Tidak menjadi masalah bagi Lantamal, karena tidak ingin campur terhadap permasalahan itu,” paparnya.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang mengadukan nasibnya ke DPRD Padang karena lahan yang telah dikuasai selama tiga generasi akan dihibahkan oleh Marahtando CS ke Lantamal II.

Hearing dengan DPRD Padang tersebut turut dihadiri oleh LPM Teluk Bayur, Dinas Pertanahan Kota Padang, BPN Kota Padang, KAN Delapan Suku Kota Padang, Kabag Hukum Pemko Padang serta perwakilan Marahtando.(ktk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.