Larangan Pesta Perkawinan Mulai 9 November Menuai Protes, AJP Mengadu ke DPRD Padang

oleh -411 views
Assosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang mengadakan pertemuan dengan Anggota DPRD Kota Padang, Selasa (20/10) di DPRD Padang.

PADANG, SR–Erza (46) salah seorang pengusaha penyewaan pelaminan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, saat mengadukan nasibnya kepada DPRD Kota Padang, Selasa (20/10).

Kepada Wakil Rakyat tersebut, Erza menyampaikan nasib usahanya yang terancam gulung tikar jika pelarangan pesta perkawinan di Kota Padang diberlakukan 9 November 2020 nanti.

“Kepada Bapak Dewan yang terhormat, kepada Bapak kami mengadu. Kami tidak mempunyai cara lagi untuk menghidupi kebutuhan harian kami. Jangankan membayar gaji untuk karyawan, memenuhi kebutuhan rumah tangga saja kami susah,” ucap Erza yang merupakan perwakilan Assosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang.

Lebih lanjut, Erza mempertanyakan, kenapa pesta perkawinan saja dilarang, sedangkan cafe dan tempat hiburan malam masih dibuka. “Kenapa usaha kami dilarang Bapak. Dengan apa anak-anak kami makan. Tolong kami, kami butuh biaya. Kenapa mereka (cafe) dibiarkan juga dibuka,” ucapnya yang tidak bisa menahan emosi.

Lebih lanjut Erza menegaskan, dirinya mau bekerjasama dengan Pemko Padang menerapkan protokol kesehatan, dalam menjalankan usahanya. “Kami juga takut Covid-19. Tetapi jika menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pasti kita terhindar dari bahaya Covid-19 ini,” jelasnya.

AJP Padang yang merupakan perkumpulan pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang jasa pesta. Seperti, penyewaan pelaminan, tenda, dekorasi, mini garden, florist, catering, wedding organizer, pembawa acara, photography, video, make up, henna, penyewaan organ tunggal.

Mereka mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Padang. Kedatangan AJP ini disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana, Ketua Komisi IV, Azwar Siry, Anggota Komisi II DPRD, Surya Jufri.

Baca Juga: Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Panjang

Ketua AJP Padang, Yusrizal mengatakan, dirinya merasa dirugikan dengan adanya Surat Edaran Wali Kota Padang No.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Pelarangan Pesta Perkawinan di Kota Padang. “Oleh karena itu, kami mendatangi Kantor DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi permasalahan yang kami hadapi,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *