Momentum HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, Pemerintah Batasi BBM Bersubsidi, Ketua DPD Beri Peringatan Ini

oleh -
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Sekretariat DPD RI

JAKARTA, SuaraRantau.Com–Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menemukan model distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisi. Hal ini untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tidak mengalami kebocoran anggaran subsidi.

Jangan sampai pembatasan juga menghantam kelas menengah ke bawah. Harus dipastikan pembatasan itu menyasar kelas menengah ke atas. Karena irisan kelas menengah atas dan bawah itu penting ditemukan indikator, sekaligus model atau pola pembatasannya.

“Kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Karena inflasi sudah menggerus daya beli mereka. Ini terbukti dari kontraksi angka PPN yang mengalami penurunan tajam. Itu artinya daya beli masyarakat menurun, atau dari rentan miskin telah menjadi miskin,” tandas LaNyalla, Rabu (10/5).

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan penerimaan PPN DN pada semester I-2024 tercatat Rp193,06 triliun, anjlok Rp 23,9 triliun atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Kejar Target Rampung 20 Juli 2024, Pengerjaan Jalan Lembah Anai Dilaksanakan 24 Jam Setiap Hari

Data Kemenkeu juga mencatat ini kali pertama PPN DN mengalami kontraksi sejak semester I-2020 atau empat tahun terakhir. Ironisnya, kontraksi justru terjadi saat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

“Sehingga harus ditemukan model atau pola yang menjamin pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran. Terutama di daerah-daerah. Termasuk tata kelola distribusi dari Pertamina yang harus terus diperbaiki di tingkat kebocoran dan kehilangan minyak dan LPG,” urai Mantan Ketua KADIN Jatim itu.

Rencana pembatasan subsidi BBM mencuat setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024, bertepatan dengan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Luhut mendalilkan, masih banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi, tapi menikmati. Sehingga hal itu harus dikoreksi. Karena semakin membebani kesehatan fiskal negara. Di mana ke depan, beban fiskal akan semakin berat, dan tidak menguntungkan bagi kepentingan pembangunan.

No More Posts Available.

No more pages to load.