BUKITTINGGI, SuaraRantau.Com–Dinas Perumahanan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pendataan sektor perumahan rawan bencana secara digitalisasi.
“Kita sudah melakukan pendataan rumah rawan bencana secara digital berbasis nagari. Rencananya bakal launching Senin depan. Peran utamanya tetap BPBD, kami selaku sektor perumahan kolaborasi,” kata Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani usai Seminar dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan selama dua hari di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Rabu (20/11).
Ia menuturkan, data digitalisasi ini lahir karena belum optimalnya layanan pascabencana di Sumbar selama ini. Kemudian dilakukan proyek perubahan dengan Strategi Peningkatan Kerja Layanan Pascbencana melalui Digitalisasi Data Rumah di Kawasan Rawan Bencana Berbasis Nagari (Desa) di Sumbar.
Selanjut, pilot projek kegiatan pendataan berbasis digital ini dilakukan di dua kelurahan di Kota Bukittinggi. Yakni, Kelurahan Belakang Balok dan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang. Kedua kelurahan ini dipilih karena berada di kawasan Ngarai Sianok yang terancam gempa dan longsor akibat Sesar Sianok.
Rifda menjelaskan, pendataan secara digital ini tak hanya terkait data rumah rawan bencana berbasis nagari (desa), tapi juga data aspek keselamatan, baik jumlah penduduk beserta kepala keluarga (KK), hingga titik koordinat rumah yang valid di kawasan bencana.
“Nanti ada dashboard yang terhubung langsung dengan OPD terkait, sehingga pengisian data bisa melalui kajian dan kolaborasi dengan data digital ini memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di Sumbar. Jika terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,” ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi data berbasis nagari ini, pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa berperan maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bisa menentukan prediksi jumlah bantuan yang harus dilasurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya, sehingga eksekusinya tidak lagi terlambat.
