PADANG, SR–Pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan dalam mengeksplotasi dan pengembangan potensi sumber daya alam di Provinsi Sumbar.
Hal ini diungkap Asisten Administrasi Umum dan Kesra, Setdaprov Sumbar, Drs. Nasir Ahmad, MSi, saat membuka Workshop Dewan Riset Daerah, di Padang, Rabu (16/10). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Padangpariaman, Ali Mukni, Kepala Bappeda Pemkab Tanah Datar, Drs. Alfian Jamrah, MSi, Wawako Solok, Rainer, Ketua Dewan Riset Daerah, Dr. Ali Asmar MPd dan anggota serta utusan OPD kabupaten kota se Sumbar.
Nasir Ahmad menyampaikan, pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan agar masyarakat pengelola sumber daya alam, dapat memperhatikan keadaan lingkungan, supaya ekosistem tidak terganggu. Karena sumber daya alam adalah penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariaannya.
“Saat ini tema yang diangkat dalam workshop tindak lanjut dari audiensi DRD Provinsi Sumbar dengan Pemkab Padangpariaman dan Kabupaten Tanah Datar terkait rencana Pengembangan Tarok City dan Kawasan Mega Mendung Lembah Anai”, ungkapnya.
Nasir Ahmad juga menyampaikan, beberapa tujuan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain, menumbuhkan sikap saling kerjasama berdasarkan kesadaran masyarakat, kemampuan menyerasikan kebutuhan sumberdaya alam untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. “Tantangan pembangunan yang berat tanpa merusak lingkungan, mengembangkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap dampak yang terjadi akibat rusaknya lingkungan”, ujar Nasir.
Kepala Litbang Pemprov Sumbar yang diwakili Ir. Dessy menyampaikan, tujuan workshop dewan riset daerah untuk memperoleh informasi melalui pengalaman langsung dari nara sumber dan saling menyampaikan informasi dari peserta yang bermanfaat untuk memperoleh hasil rumusan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.
“Ada lima pemateri antara lain, pembangunan tarok City, kawasan Mega Mendung Lembah Anai, pemanfaatan kawasan dalam perspektif ekonomi, ekologi dan sosial, analisis pemantauan kawasan berwawasan lingkungan oleh DRD serta paradigma pengelolaan kawasan konservasi oleh BKSDA”, jelasnya.(imk)
