Pemerintah Larang Perluasan Lahan, Kondisi Industri Sawit di Sumbar Tidak Baik-baik Saja

oleh -
Kegiatan workshop bertajuk “Sosialisasi Karbonisasi Tandan Kosong Sawit dan Pemanfaatannya sebagai Soil Conditioner untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan dan Kesuburan Tanah pada Perkebunan Sawit,” Jumat (5/7) di Padang. Foto: Eyang

PADANG, SuaraRantau.Com–Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar), Bambang Wiguritno mengungkapkan, saat ini industri kelapa sawit di Sumbar dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Hal ini menurutnya disebabkan karena banyaknya regulasi atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang justru bukan mendorong majunya industri sawit di negeri ini.

“Dalam regulasi yang dikeluarkan, lahan yang tersedia untuk sawit tidak ada lagi perluasan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mempersempit luas perkebunan kelapa sawit,” keluh Bambang, saat workshop bertajuk “Sosialisasi Karbonisasi Tandan Kosong Sawit dan Pemanfaatannya sebagai Soil Conditioner untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan dan Kesuburan Tanah pada Perkebunan Sawit,” Jumat (5/7) di Padang.

Kondisi yang dialami pengusaha perkebunan sawit saat ini, ada lahan sawitnya yang diklaim masuk kawasan hutan dan ada juga lahan hutan yang diklaim masuk lahan sawit. Kondisi ini terjadi karena terjadinya perubahan RTRW. “Pengusaha sawit dihadapkan pada masalah di samping harus membayar denda, juga ada penyempitan lahan operasionalnya,” ungkapnya.

Bambang mengungkapkan, Provinsi Sumbar bukanlah penghasil kelapa sawit dan CPO terbesar dan hanya masuk 10 besar di Indonesia. Tetapi, Sumbar mempunyai sumber daya yang bagus. “Banyak perusahaan perkebunan di Sumbar menggunakan pupuk, karena Sumbar terdiri dari lahan basah terutama di Pasaman Barat,” ungkapnya.

Baca Juga: Libatkan Perguruan Tinggi, Hilirisasi Minyak Sawit Butuh Pengembangan Tekhnologi

Bambang mengungkapkan, di Sumbar ada sekitar 450 ribu hektar perkebunan kelapa sawit. Namun, yang dimiliki swasta luasnya hanya 200 ribu hektar.

Luas lahan tersebut tidak bisa lagi berkembang, karena lagi ada moratorium dari pemerintah. “Kita tidak bisa lakukan ekstensifikasi atau perluasan lahan kelapa sawit. Penghambatnya regulasi pemerintah sendiri,” ungkapnya.

Dengan kondisi saat ini, GAPKI menurut Bambang terus mendorong pemerintah dalam melahirkan regulasi agar mengikutsertakan GAPKI, akademisi, BRIN dan lainnya. Sehingga regulasi yang dilahirkan dapat mengakomodir semua kepentingan.

No More Posts Available.

No more pages to load.