JAKARTA, SuaraRantau.Com–Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi sorotan saat rapat kerja Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/12).
Anggota DPD RI Aceh Sudirman Haji Uma menilai pelaksanaan pilkada serentak ke depan perlu dibenahi. Menurutnya pemilihan langsung memerlukan biaya politik yang mahal.
Untuk itu, sebaiknya dalam pelaksanaan pemilu/pilkada dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.
“Sebaiknya kita segera berbenah dalam pelaksanaan pemilu/pilkada serentak dengan memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dan mengurangi biaya politik,” ucap Sudirman.
Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara Hasan Basri mengungkapkan persoalan pilkada yang berbeda di setiap daerah. Menurutnya, biaya politik yang sangat mahal dan fenomena money politic bisa dirasakan tapi tidak bisa dihilangkan.
Baca Juga: Otonomi Daerah dan Pilkada Serentak jadi Sorotan, DPD RI Usulkan Revisi UU Pemda Jadi Prioritas 2025
“Saya mengusulkan agar pemilu/pilkada menggunakan sistem hybrid dengan pemanfaatan teknologi IT hingga memudahkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya,” terangnya.
“Bagi daerah yang tidak terjangkau teknologi maka pemilihan dilakukan secara langsung ke TPS, sementara yang terjangkau teknologi dapat melakukan pemilihan menggunakan teknologi IT,” pungkas Hasan.
Wakil Mendagri Bima Arya menambahkan terkait pelaksanaan pilkada serentak, secara keseluruhan berjalan aman dan kondusif. Sampai saat ini, Kemendagri telah menerima permohonan gugatan pilkada sejumlah 86 untuk bupati dan 29 untuk wali kota dan tidak ada gugatan untuk gubernur.
Bima Arya mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang seluas-luasnya dalam menerima masukan pembenahan sistem pemilu/pilkada di Indonesia.
“Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pilkada dan pemilu. Kami menerima masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pilkada/pemilu di Indonesia. Apakah akan tetap dilaksanakan serentak atau pemilihan proporsional tertutup, hal ini akan kita lakukan evaluasi,” tutur Arya.(rel/ari)
