Selama PPKM Darurat, Pemko Padang Salurkan Bantuan Beras kepada 18.351 Penerima PKH

oleh -
Wali Kota Padang, Hendri Septa rapat koordinasi dengan OPD dan Forkopimda Kota Padang tentang pemberlakuan PPKM Darurat di Rumah Dinas Wali Kota Padang. Senin (12/7).

PADANG, SR–Pemko Padang akan memberikan bantuan sebesar 10 kg beras kepada18.351 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang. Penyaluran bantuan dilaksanakan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai dari 12 hingga 20 Juli 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa saat menggelar rapat koordinasi dengan OPD dan Forkopimda Kota Padang tentang pemberlakuan PPKM Darurat di Rumah Dinas Wali Kota Padang. Senin (12/7).

Baca Juga: Ini Syarat Keluar Masuk Kota Padang Selama PPKM Darurat

“Kita akan memberikan bantuan sebesar 10 kg beras kepada 18.351 PKH yang ada di Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban warga yan terdampak PPKM Darurat ini,” ucapnya.

Pemko Padang juga akan menggandeng Akse Cepat Tanggap (ACT) dan Baznas untuk membantu UMKM yang terdampak PPKM Darurat. “Kita usahakan secepatnya bantuan ini diberikan, agar selama PPKM Darurat UMKM dapat terbantukan,” tambahnya.

Pemko Padang resmi memberlakukan PPKM Darurat yang dimulai dari 13 hingga 20 Juli 2021. Hal sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang dengan Nomor 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 setelah rapat koordinasi tersebut.

Dalam SE tersebut terdapat 18 poin yang harus dipatuhi dan diperhatikan oleh warga. Salah satunya pemberlakukan penyekatan di pintu masuk Kota Padang yang ada diperbatasan Padang-Pesisir Selatan, Padang–Solok, Padang–Pariaman (By Pass), Padang– Pariaman (Lubuk Buaya), serta di Pelabuhan Muara Padang.

Dalam SE tersebut juga dinyatakan warga yang akan masuk Kota Padang wajib melampirkan kartu vaksin (minimal vaksin pertama), menunjukan hasil PCR H-2/rapid antigen H-1.

Selain itu, warga dilarang melaksanakan resepsi perkawinan. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan diberlakukan sanksi seusai dengan Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.(ktk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.