PADANG PANJANG, SuaraRantau.Com–Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang membuktikan komitmennya peduli terhadap pekerja rentan sektor informal yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pekerja rentan sektor informal yang masuk dalam DTKS tersebut kini sudah terlindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Jumlahnya mencapai 8.300 orang.
Hal tersebut mengemuka pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2024, Selasa (13/2) di Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang. Rapat dihadiri jajaran Pemko Padang Panjang, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.
Pada data yang disajikan BPJS Ketenagakerjaan, capaian coverage kepersertaan pekerja rentan yang masuk dalam segmen Bukan Penerima Upah (BPU) sebesar 101,21 persen. Artinya melebih target potensi sebanyak 8.207 orang.
Adapun sudah 48 ahli waris telah menerima manfaat masing-masingnya sebesar Rp42 juta. Total manfaat yang telah diberikan Rp2.189.000.000.
“Kita berharap, para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya ini, selalu dalam perlindungan Allah SWT. Tapi kalau mendapatkan musibah kecelakaan dan meninggal dunia, maka ada yang ditinggalkan untuk keluarganya,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra.
Ia menyebutkan, bila jaminan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan diperoleh masyarakat, lanjutnya, mempersiapkan generasi muda meraih masa depan yang lebih cerah hendaknya bisa terwujud.
Di samping itu, kepada pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, Sonny meminta mendaftarkan segera, lantaran banyak manfaat yang bisa didapatkan.
Terpisah, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Iddial mengatakan, pihaknya menyambut baik kepedulian Pemko Padang Panjang terhadap pekerja rentan tersebut.