Pemko Padang Panjang Sampaikan Perubahan APBD dan Tiga Ranperda ke DPRD

oleh -
Wako Padang Panjang Fadly Amran serahkan nota keuangan atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 ke DPRD. [ist]

PADANGPANJANG, SR – Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dilanjutkan dengan penjelasan tiga ranperda, yang dibacakan Wakil Wali Kota, Asrul.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, Senin (20/9).

Baca Juga: Iming-iming Oknum Lulus CPNS dan Pengisian Jabatan, Sekdaprov Sumbar: Jangan Percaya, Tidak Ada Punggutan Bayaran

Fadly mengatakan, mencermati perkembangan pelaksanaan tahun berjalan APBD Tahun Anggaran 2021 dari struktur Pendapatan Daerah ada beberapa komponen yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Baik yang mengalami penurunan maupun kenaikan.

Permasalahan Pendapatan Daerah yang ditemui dalam perubahan APBD 2021, kata Fadly, antara lain penyesuaian terhadap dampak pandemi Covid-19, khususnya terkait kebijakan daerah memberikan keringanan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dan perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

“Kedua hal tersebut menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah,” katanya.

Adapun Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah, dari struktur pendapatan daerah secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar Rp 10.920.113.697 atau turun 2 persen dari target awal sebesar Rp 582.302.360.536 menjadi Rp 571.382.246.839 setelah perubahan.

Penurunan pendapatan ini terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sementara pada kelompok Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan.

PAD mengalami penurunan sebesar Rp 3.423.553.255 atau turun 4 persen dari perkiraan awal Rp 91.298.856.536 menjadi Rp 87.875.303.281. Penurunan ini terutama dari Pajak Daerah yang turun sebesar Rp 1.655.500.000, atau turun 17 persen dari target awal Rp 9.660.000.000 menjadi Rp 8.004.500.000.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp 1.044.974.055 atau turun 16 persen dari target awal sebesar Rp 6.401.856.536 menjadi Rp 5.356.882.481, dan Lain-lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.