PADANG, SuaraRantau.Com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membantah dan menyayangkan pernyataan Ketua Sanggar Darak Badarak, Ribut Antin Sujarwo yang menyebut pihaknya telah menjadi korban pemerintah.
Pernyataan itu disampaikannya, saat Darak Badarak mengisi hiburan dalam kegiatan kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan pihaknya sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, itu berlebihan dan dapat memicu polemik di tengah masyarakat.
“Sebagai seorang pemimpin entitas seni tradisi di Sumbar, seharusnya yang bersangkutan bisa lebih bijak dan objektif dalam bersikap,” ucap Jefrinal di Padang, Jumat (27/9).
Seni tradisi seharusnya dijunjung tinggi sebagai bagian dari warisan budaya, bukan dijadikan alat propaganda politik. Sebab, menurutnya, hakikat budaya itu adalah menyatukan bukan memecah belah. “Kita jangan keliru demi kepentingan sesaat, integritas harus tetap dijaga,” tegasnya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda menyayangkan pernyataan dari Ketua Sanggar Darak Badarak yang menyebut Pemprov Sumbar membujuk mereka dengan menjanjikan bantuan sebesar Rp150 juta. Pernyataan tersebut dibantah langsung Luhur Budianda, ia menyebut tudingan itu tidak berdasar dan sarat muatan politis.
Dikatakannya, meski pun tidak terlibat secara langsung dalam Sanggar Darak Badarak. Namun, pihaknya telah mengupayakan banyak hal untuk mempromosikan sanggar tersebut. Salah satunya dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan Dinas Pariwisata Sumbar baik yang bersifat lokal maupun nasional.
“Tudingan itu tidak benar, kami tidak pernah menjanjikan mereka bantuan uang tunai. Kami hanya menyebut, akan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan dan itu pun dilakukan secara profesional. Tujuannya, agar mereka semakin dikenal dan bisa terus berkembang,” ungkap Luhur Budianda.