Pemprov Sumbar Harus Tanggulangi Kemiskinan, Sementara Bencana Alam Datang Silih Berganti

oleh -
Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, resmi membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9) di Aula Kantor Bappeda Sumbar. Foto: Ari/Biro Adpim Sumbar

PADANG, SuaraRantau.Com–Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, resmi membuka rapat koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9) di Aula Kantor Bappeda Sumbar.

Audy menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan, terlebih Sumbar termasuk daerah rawan bencana.

“Kita masih punya tantangan besar menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Meskipun pada 2023 sudah ada enam daerah berhasil, tapi kita tak menutup mata, kondisi kebencanaan alam belakangan ini membuat kondisi kembali sulit,” jelas Audy.

Dalam beberapa tahun terakhir, sambungnya, Sumbar menghadapi sejumlah kejadian bencana alam. Seperti letusan gunung pada Desember 2023 lalu, yang berdampak pada tiga kabupaten/kota, serta banjir bandang di bulan Maret dan Mei 2024 yang menghantam hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Baca Juga: Plt Gubernur Audy Joinaldy Ingatkan, Kaderisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Sangat Diperlukan

Bencana-bencana ini jelas berdampak kerusakan pada sektor pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kerugian infrastruktur yang harus ditanggung Pemprov saja mencapai Rp1,6 triliun. Belum termasuk kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Hal ini, sambung Audy, juga berdampak pada naiknya kembali angka kemiskinan di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah berhasil ditekan. Meski begitu, Audy tetap optimis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, target kemiskinan ekstrem 0% masih bisa dicapai.

“Bencana alam memang memperlambat pencapaian target, tetapi dengan koordinasi yang baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, kita bisa menurunkan lagi angka kemiskinan,” ungkap Audy lagi.

Ia juga menyampaikan, strategi jangka panjang menuju 2045 sudah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah. Termasuk rencana penurunan kemiskinan. Ada tiga strategi utama yang diterapkan untuk menekan angka kemiskinan.

No More Posts Available.

No more pages to load.