Pemprov Sumbar jadi Cluster Baru Covid-19, Ini Sanksi bagi ASN Langgar Perda AKB

oleh -201 views
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi dan Kepala BPTD Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana, saat pembukaan Rakornis Perhubungan Darat 2020 yang dilaksanakan BPTD Wilayah III Sumbar dan diikuti Dinas Perhubungan se-Sumbar, Senin (19/10) di Padang.

PADANG, SR–Munculnya cluster perkantoran Pemprov Sumbar yang menjadi tempat penyebaran Covid-19 baru, membuat Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memilih membagi dua ASN yang bekerja masuk kantor.

“ASN yang bekerja kita bagi dua. Ada sebagian yang bekerja masuk kantor, ada sebagian yang tidak masuk kantor. Nanti bergiliran, yang tidak masuk kantor kemudian masuk kantor, kemudian yang masuk kantor sekarang, besoknya tidak masuk kantor,” ungkap Irwan Prayitno, rapat koordinasi teknis (Rakornis) Perhubungan Darat 2020 yang diikuti oleh Dinas Perhubungan (Dishub) se-Sumbar, Senin (19/10) di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang.

Pembagian kerja masuk kantor terhadap ASN dilakukan, setelah melalui hasil rapat dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan pemprov Sumbar, Senin (19/10). Tujuan diberlakukan system masuk kantor bergiliran ini, dapat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di kantor-kantor di lingkungan Pemprov Sumbar.

Baca Juga: Usulkan Rp152 Miliar, Ini yang Dibangun BPTD Wilayah III Sumbar tahun 2021

Irwan Prayitno mengatakan, kantor-kantor di lingkungan Pemprov Sumbar menjadi cluster baru penyebaran Covid-19, karena setiap hari selama seminggu ini, terjadi penambahan angka positif Covid-19 di kantor-kantor Pemprov Sumbar. “Setiap hari selama seminggu ini, bertambah yang positif di kantor Pemprov Sumbar itu tidak hanya satu, tapi sudah enam sampai 10 orang,” ungkap Irwan Prayitno.

Terjadinya cluster kantor Pemprov Sumbar ini disebabkan karena banyak ASN yang berada di ruangan kantor nya tidak menggunakan masker. “Bahkan dalam satu ruangan di lingkungan kantor, mereka ngobrol tidak pakai masker,” terang Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno mengatakan, dengan adanya system kerja giliran ini, maka tidak ada dan tidak boleh lagi kerumunan di kantor-kantor Pemprov Sumbar. Bagi yang masuk kantor, maka akan berlaku protokol kesehatan. Satpol PP akan razia rutin di kantor-kantor. “Pimpinan pun juga akan melihat mengevaluasi dan merazia juga. Apalabila melanggar maka sanksi sesuai Perda No 6 tahun 2020 akan berlaku. Ditambah sanksi menunda kenaikan golongan dan mengurangi tunjangan. Mulai hari ini berlakunya,” tegas Irwan Prayitno.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *