JAMBI, SuaraRantau.Com–Pertemuan antara Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dengan Gubernur Jambi, Al Hari, Kamis (6/1) saat Rapat Paripurna HUT ke-65 Provinsi Jambi, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, melahirkan kesepakatan bersama yang langsung ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada enam bidang.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo mengatakan, PKS enam bidang tersebut meliputi, bidang pariwisata, pertanian, perkebunan, pangan, trantibum linmas wilayah perbatasan serta bidang kebencanaan.
Di bidang pariwisata, ruang lingkup kerjasama mencakup pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Di bidang pertanian dan juga perkebunan, dengan ruang lingkupnya, pengawalan penerapan budidaya tanaman pertanian dan perkebunan yang baik dan benar, sesuai GAP/SOP komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan.
Baca Juga: Sejarah Baru Lahir, Gubernur di Sumatera Bertemu dan Tandatangani Sejumlah Kerjasama Antar Provinsi
Meliputi, pemenuhan ketersediaan benih unggul bersertifikat komoditas tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan yang berkesinambungan.
Kemudian, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, pengembangan pengolahan, pemasaran dan hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan unggulan untuk pasar domestik atau berorientasi ekspor dan pengembangan digitalisasi pertanian dan perkebunan.
Di bidang trantibum linmas di wilayah perbatasan, dengan ruang lingkup, pertukaran informasi dan data, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Termasuk juga penanganan gangguan trantibum serta perlindungan masyarakat, meliputi mitigasi dan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, sosialisasi dan koordinasi.
Di bidang kebencanaan, dengan ruang lingkup, penguatan pengurangan resiko bencana, peningkatan kapasitas pelaku penanggulangan bencana baik masyarakat, aparat pemerintah dan dunia usaha, media, dunia pendidikan. Meliputi, penanganan darurat bencana, pemberian bantuan, pendataan, danlogistik saat terjadi bencana, pemanfaatan teknologi informasi, pemulihan pascabencana
