Pemprov Sumbar Kenalkan Aplikasi KERABAT dan Buku Pedoman Naskah Kerjasama untuk Tingkatkan Kerjasama Antar Daerah

oleh -
kegiatan penyampaian hasil pemetaan potensi kerjasama daerah Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jumat (17/6). [humas]

PADANG, SuaraRantau.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkenalkan aplikasi Kerjasama Sumatera Barat atau disingkat kerabat. Dan, juga buku pedoman naskah kerjasama. 

Aplikasi dan buku pedoman itu merupakan tindak lanjut dari keseriusan Pemprov dalam hal pelaksanaan kerjasama daerah.

“Sesuai UU Nomo 23 Tahun 2014 berkaitan dengan pemerintahan daerah yang mana telah memberikan legalitas dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga,” ujar Asisten Pemerintah Daerah dan Kesra Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia saat membuka kegiatan penyampaian hasil pemetaan potensi kerjasama daerah Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jumat (17/6).

Baca Juga: Viral, Opening Ceremony Sepakbola Liga Tarkam Ini Seperti Liga Champions, Lapangan Bikin Warganet Gagal Fokus

Dijelaskannnya, pada pasal 363 (1) dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

“Maka dengan kondisi itu dapat diartikan kedepannya akan ada sebuah trend baru administrasi publik, yakni adanya keterkaitan dan saling ketergantungan  antar pemerintah daerah. Jadi kerjasama antar daerah ini akan ada pada manajemen pemerintahan daerah di masa akan datan. Tak terkecuali di Pemprov Sumbar,” ungkapnya.

Baca Juga: Semen Padang FC Kembali Diperkuat Vendry Mofu dan Finno Andrianas, Target Lolos Liga 1

Selain itu, kata Devi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah dijelaskan pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga, pemerintah daerah harus melaksanakan pemetaan kerjasama sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

‘Jadi kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemprov kedepannya harus selaras dengan potensi dan karakteristik daerah. Berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama, seperti RPJMD dan target-target dari program unggulan daerah,” bebernya.

Baca Juga: Polisi Tidak Akan Tilang Pengendara Sepeda Motor Pakai Sandal Jepit, Polda Sumbar: Hanya Imbauan, Cegah Fatalitas Lakalantas

Sementara itu, Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Zaki Fahminanda menjelaskan kondisi eksisting pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Sumbar saat ini masih berada dalam tahapan yang paling umum, seperti kesepakatan bersama atau MoU. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.